EVALUASI PENERAPAN STANDAR AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PENGADILAN DENGAN IMPORTANCE PERFORMANCE ANALYSIS

Abstract

Mahkamah Agung RI sebagai lembaga peradilan yang membawahi empat lingkungan peradilan, memilki tanggung jawab untuk menjamin pengadilan-pengadilan yang dibawahinya memberikan layanan keadilan yang optimal kepada masyarakat. Hal tersebut tercermin dalam SK KMA Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. Kemudian kebijakan tersebut Kebijakan tersebut kemudian disikapi oleh Badan Peradilan Umum (Badilum) dengan dibuatnya program Akreditsi Penjaminan Mutu (APM) untuk lingkungan peradilan umum tingkat banding maupun tingkat pertama. Program APM tersebut telah berjalan selama 3 tahun, dan menghasilkan telah terakreditasinya hampir semua pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama di seluruh Indonesia. Dalam upaya meningkatkan pelayanan lembaga peradilan kepada masyarakat, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap program APM yang telah berjalan. Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk mengetahui apakah kinerja yang telah terstandar tersebut telah mampu memenuhi harapan masyarakat sebagai pengguna layanan peradilan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan masukan dan pertimbangan kepada stakeholder di lingkungan peradilan umum maupun di Mahkamah Agung RI dalam mengambil kebijakan untuk melakukan perbaikan ataupun peningkatan pada beberapa faktor akreditasi yang menjadi prioritas bagi masyarakat. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan menggunakan analisis matriks Importance Performance Analysis (IPA). Matriks IPA diperoleh dari nilai-nilai yang menjadi indikator pada kriteria APM dan kepuasan masyarakat. Hasil yang diperoleh dari analisis tersebut adalah matriks perbandingan kinerja nyata yang telah diberikan pengadilan terhadap kepuasan masyarakat yang dicapai. Matriks tersebut menunjukkan indikator apa saja yang perlu ditingkatkan dan diperbaiki oleh stakeholder untuk menyempurnakan program APM agar terwujud layanan peradilan yang optimal.

Kata kunci: akreditasi, IPA, mutu layanan, pengadilan