KESIAPAN PEMBERLAKUAN WAJIB SNI SUSU BUBUK DAN SNI SUSU KENTAL MANIS DI INDONESIA

Abstract

Abstrak
Produk susu bubuk dan susu kental manis merupakan produk turunan susu, yang banyak dikonsumsi khususnya balita. Kementerian Perindustrian berencana memberlakukan wajib SNI 01-2970-2006, Susu bubuk dan SNI 01-2971-1998, Susu kental manis dalam regulasi teknis pada tahun 2013-2014 untuk melindungi masyarakat dari masalah keamanan pangan dan kesehatan. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa kesiapan pemberlakuan wajib SNI susu bubuk dan susu kental manis dari aspek ketersediaan standar, perdagangan produk (ekspor-impor), infrastruktur penilaian kesesuaian dan efisiensi produksi produk. Diperoleh hasil bahwa ketersediaan standar masih kurang, industri pengolahan susu baik susu bubuk dan susu kental manis masih besar ketergantungan terhadap bahan baku susu impor (perdagangan masih negatif) dan infrastruktur masih kurang memadai sehingga efisiensi masih rendah. Program pengembangan standar nasional untuk produk susu perlu ditingkatkan dan dilengkapi untuk meningkatkan kualitas produk olahan susu dengan mengadopsi dari standar internasional atau standar nasional negara lain dan harus mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masyarakat di Indonesia. Pengembangan lembaga penilaian kesesuaian perlu disesuaikan dengan arah kebijakan pemerintah diselaraskan dengan daerah pengembangan sentra susu dan industri dalam menunjang penerapan pemberlakuan wajib SNI susu bubuk dan susu kental manis di Indonesia.
Kata Kunci: susu bubuk, susu kental manis, Standar Nasional Indonesia (SNI).

Abstract
Powder Milk and condensed milk are derivative products, which are widely consume, especially by toddlers. Ministry of industry has plans to impose mandatory SNI 01-2970-2006, Powder Milk and SNI 01-2971-1998, Sweetened condensed milk in Technical Regulations 2013-2014 to protect the public from food safety and health issues. The purpose of this study is to analyze the readiness of implementation of mandatory SNI powder milk and condensed milk from availability of related standards, import-export trade, conformity assessment infrastructure and the efficiency of production. The results obtained indicate that the availability of related standards are deficient, dairy processing industries (for powder milk and sweetened condensed milk) have great dependency on imports of raw milk (negative trading), and the infrastructure is inadequate; as a result the efficiency is low. Development program of national standards for dairy products needs to be improved and equipped to improve the quality of dairy products by adopting international standards or national standards of other countries and should take into consideration the conditions and market needs in Indonesia. Development of conformity assessment bodies need to be adapted to the direction of government policy, is aligned with regional development centers and industrial milk in supporting the implementation of the implementation of mandatory SNI milk powder and SNI sweetened condensed milk in Indonesia.
Keywords: milk powder, condensed milk, National Indonesian Standard (SNI).