DAMPAK PEMBERLAKUAN SNI MAINAN ANAK SECARA WAJIB TERHADAP INDUSTRI DAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN (LPK)

Abstract

Fenomena pasca pemberlakuan SNI wajib mainan anak memperlihatkan banyak permasalahan yang muncul di lapangan terkait regulasi mainan anak diantaranya adalah menghambat perkembangan UKM mainan anak dan peningkatan harga jual produk akibat biaya sertifikasi. Apakah benar demikian? Penelitian ini disusun dengan  tujuan menganalisis dampak dari pemberlakuan SNI mainan anak secara wajib terhadap industri, LSPro dan Laboratorium uji. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan survei responden dengan menyebarkan kuesioner kepada: industri, LSPro dan Laboratorium uji untuk mendapatkan persepsi responden terkait parameter: jumlah investasi, ekspansi pasar, volume penjualan, harga jual, jumlah pemasok, harga bahan baku, biaya produksi, volume ekspor, pangsa pasar, dan jumlah pengaduan produk cacat. Metode sampling yang digunakan purposive sampling, maka diambil 46 responden yang terdiri dari 32 industri (N=184), 9 LSPro (N=11) dan 5 laboratorium uji (N=15), dengan lokus penelitian pada 8 kota besar di Indonesia dengan asumsi bahwa regulasi penerapan SNI secara wajib diberlakukan dengan skema sertifikasi, SNI, dan sistem sertifikasi SNI yang sama dilakukan di seluruh Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa pemberlakuan SNI mainan anak secara wajib berdampak pada peningkatan harga jual produk yang disebabkan oleh adanya biaya sertifikasi mainan anak. Selain itu juga berdampak pada penurunan volume penjualan yang disebabkan oleh peningkatan harga jual dan berakibat pada penurunan daya beli masyarakat yang berimbas pada penurunan volume penjualan. Di sisi LPK pemberlakuan SNI wajib mainan anak berdampak pada peningkatan perbedaaan hasil uji antar laboratorium yang diantaranya disebabkan belum adanya hasil uji profisiensi mainan anak. Secara umum kebijakan ini berdampak pada peningkatan permintaan sertifikasi/pengujian, peningkatan waktu sertifiaksi, dan peningkatan biaya sertifikasi.