PENERAPAN DAN KEBUTUHAN SNI PRODUK PRIORITAS UNTUK MENDUKUNG PROGRAM MP3EI

Abstract

Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) merupakan langkah awal untuk mendorong Indonesia menjadi negara maju dengan mempertimbangkan berbagai potensi dan keunggulan yang dimiliki oleh masing-masing koridor wilayah MP3EI. Potensi sumber daya alam yang terdapat pada masing-masing koridor merupakan potensi bagi peningkatan perekonomian di wilayah tersebut. Namun, beberapa produk unggulan koridor tidak dapat bersaing dikarenakan tidak terpenuhinya persyaratan standar di negara tujuan ekspor, misalnya kasus penolakan produk ekspor udang ke Jepang sebanyak 16,2 ton pada tahun 2007. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan dan kebutuhan pengembangan SNI produk prioritas dari 22 kegiatan ekonomi utama. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dan survei lapangan. Survey dilakukan ke produsen dan eksportir produk prioritas yang berada di Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Bali, Sulawesi Tengah, dan Maluku dengan total jumlah perusahaan adalah 54 perusahaan (sebagai responden). Metode analisis untuk penelitian ini menggunakan analisis deskritif kualitatif. Berdasarkan kriteria proritas dengan menggunakan data dokumen MP3EI, data Kawasan Pengembangan Investasi (KPI) Komite Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI), data komoditas unggulan daerah Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan data ekspor produk dari Badan Pusat Statistik (BPS) di Jakarta, didapatkan produk prioritas pada 22 kegiatan ekonomi utama (KEU) MP3EI. Dari hasil analisa diperoleh sebanyak 48% dari total responden (perusahaan) menggunakan SNI produk untuk meningkatkan mutu produk hasil usahanya. Faktor dominan penerapan SNI oleh pelaku usaha adalah permintaan pasar (sebanyak 40%). Hasil analisa juga mendapatkan sebanyak 9 % dari total responden meminta pengembangan SNI untuk produk hasil usaha karena belum tersedianya SNI. Kebutuhan standar dari pelaku usaha rata-rata untuk produk sektor perikanan dan sektor makanan dan minuman.